Nduga, Pena Jurnalis Indonesia (PJI) – Drs. Edison Nggwijangge adalah Pejabat (Pj.Red) Kabupaten Nduga, di Provinsi Papua Pegunungan. Tepatnya, pada tanggal 5 Juni 2023, oleh Pj. Nicolaus Kondomo, Drs. Edison Nggwijangge di Lantik, depan halaman kantor Gubernur Papua Pegunungan, Wamena, Kabupaten Jaya Wijaya, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri dalam Negeri, Nomor : 100.2.3-1248 Tahun 2023.
Dalam perjalannan Kepemimpinan Putra Asli Nduga ini, Pj. Bupati Edison Nggwijangge ada raih Prestasi. Namun, raihan Prestasi bukan berarti harus luput dari Protes, kritikan dan Sorotan terkait Kinerjanya sebagai Jabatan di Bupati Kabupaten Nduga.
Menurut Aktivis Nasional Irianni Olly Menda Mamahit, SEKJEN DPN LSM FPRI (Sekretaris Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Perjuangan Rakyat Indonesia) Bidang Kegiatan Hukum, bahwa bila Masyarakat Nduga mau Sejahtera dan Makmur di tanah sendiri maka, Kedepannya masyarakat Kabupaten Nduga harus memilih Pemimpin Asli Putra, Putri terbaik Nduga yang memiliki pengalaman di bidang Pemerintahan, Birokrat handal yang Paham betul tentang keinginan dan Kebutuhan masyarakat Nduga, punya niat yang kuat untuk mensejahterakan dan Memakmurkan masyarakat Nduga, terlebih lagi, punya iman yang kuat dan takut TUHAN.
Aktivis Senior, Sekjen FPRI menjelaskan, dari Pantauan kami sebagai Sosial Kontrol terkait kinerja Pj. Bupati Edison Nggwijangge, baik melalui Pemantauan dan Investigasi serta melalui Pemberitaan Media, Kinerja Pj. Bupati Nduga, banyak tuai Protes, Kritikan dan Sorotan terkait Pelayanan Publik dan Penggunaan Keuangan, baik yang bersumber dari APBD Nduga maupun ABPN. Dimana sejak mengawali masa Pemerintahannya telah menuai Kritikan keras dari masyarakat sekitar bahkan Tokoh, dan Kaum Intelektual serta Stakeholder (Pemangku kepentingan. Red) di kabupaten Nduga.
Aktivis Forum Perjuangan Rakyat Indonesia telah melihat, membaca, dan mencatat serta mengkliping dan mengarsipkan, sumber-sumber informasi yang di peroleh terkait Perjalanan Roda Pemerintahan di Era Pj. Bupati Edison Nggwijangge di Kabupaten Nduga.
Ibu Kota Kabupaten Nduga di Distrik Kenyam, jumlah Penduduk 110, 357 jiwa, data 2021, tersebar di 32 Distrik dan 278 Kampung, luas wilayah kabupaten Nduga 2.168 kilometer, 80 porsen wilayah Nduga merupakan Kawasan Taman Nasional LORENTS, yaitu; Hutan Lindung, Konsrvasi dan Suaka Marga Satwa.
Sebagai LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat (Organisasi Non Pemerintah) Skala Nasional, kami menaruh keberpihakan dan atensi bagi Kemajuan Pembangunan Masyarakat Asli Papua, khususnya Kabupaten Nduga, di Wilayah Papua Pegunungan.
Perhatian kami menarik terdengar di beberapa Figur, Tokoh Politik, dan Kaum Intelektual, Putra Asli Nduga. Dimana mereka sangat keras Kritisi Kinerja Pj. Edison Nggwijangge selaku Bupati Nduga. Figur Tokoh dan Kaum Intelektual yang kami maksudkan adalah sebagai berikut:
1. Ketua DPRD Nduga Ikabus Nggwijangge.
2. Angota DPRD Nduga Gubuganus Kogoya. Politisi Partai Perindo.
3. Tokoh Intelektual Nduga Otomi Nggwijangge.
Kaum Pemikir Nduga ini Kritisi Keras Kinerja Pj. Bupati Edison Nggwijangge terkait tidak maksimalnya Pelayanan bagi masyarakat, keinginan dan kebutuhan yang berhubungan dengan Pelayanan Masyarakat Sipil, bahkan hingga masalah Pengelolaan dan Penggunaan Keuangan yang dilakukan tanpa Persetujuan DPRD Nduga.
Dugaan permasalan Pemerintahan, Pembangunan dan Masyarakat serta Potensi Korupsi di Kabupaten Nduga terpantau. Tandas Srikandi Pendiri LSM FPRI ini yang sempat tinggal lama di North Carolina, USA.
Kinerja Pj. Bupati Nduga Edison Nggwijangge jadi atensi LSM FPRI. Mengapa?
Diduga telah terjadi Pengabaian hak-hak Masyarakat Sipil, yaitu seperti, hak untuk mendapatkan Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Keamanan dan hak-hak lainnya.
Koordinator Pantauan Tim Investigasi FPRI Wilayah PAMASUKA ( Papua, Maluku, Sulawesi, Kalimantan) Drs. Des Kalensang, SH. Terkait Kinerja Pj. Edison Nggwijangge di Soroti oleh Gubuganus Kogoya anggota DPRD Nduga, terkait Penggunaan APBD Nduga tahun 2023, yaitu telah terjadi pergeseran Dana Tak Terduga sebesar 25,500 Miliar Rupiah dan Dana Oprasional Kepala Daerah hingga berjumlah 29,8 Miliar Rupiah.
Dugaan Pergeseran Anggaran sebesar 25, 500 Miliar Rupiah tersebut “dilakukan” Pj. Bupati Edison Nggwijangge, sebelum ada Persetujuan DPRD Nduga. Hal tersebut ditemukan oleh DPRD Nduga saat Sidang Perubahan Anggaran. Fantastis jumlah Totalnya mencapai 55.300 Miliar. Anggaran tersebut di gunakan Pj. Bupati Edison Nggwijangge sebelum Sidang Pembahasan APBD 2023.
Kogoya juga kritisi Penggunaan Dana Hibah yang di temukan DPRD Nduga yang telah di gunakan Pj. Bupati Edison Gwijangge sesuai NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah).
Inisiator Pendiri LSM FPRI Irianni Olly Menda Mamahit menjelaskan NPHD adalah Naskah Perjanjian Hibah yang bersumber dari Pendapatan APBN antara Pemerintah Cq Menteri Keuangan atau Kuasanya dengan Kepala Daerah, atau Naskah Perjanjian Hibah antara Pemberi Hibah Pemerintah Pusat dengan Kepala Daerah.
Dana Hibah ini telah dikonfirmasikan, telah di Teken oleh Pejabat Bupati Nduga Edison Nggwijangge, sebesar 14 Miliar Rupiah.
Dalam Laporan Keuangan Tujuan Peruntukan Dana Hibah 14 Miliar tersebut yaitu untuk Kepentingan KPU dan Bawaslu Nduga pada Pemilu dan Pilpres. Dana Hibah yang dimaksud sudah masuk melalui Rekening KPU Nduga.
Dana Hibah untuk PILKADA 40 % sudah di Anggarkan 29 Miliar dan Hibah untuk Bawaslu sudah di Anggarkan dalam APBD Perubahan 2023, tapi tidak “dibayar”. Hingga saat ini yang belum di Cairkan dari APBD Kabupaten Nduga 2023 dan 2024 sudah di Anggarkan namun belum ada Realisasinya.
Setahun sudah masa Kepemimpinan Pj. Edison Nggwijangge Bupati Nduga, dihitung sejak di lantik pada tanggal 5 Juni 2023 hingga Juni 2024 banyak tuai Kritikan dari Tokoh dan Kaum Intelektual hingga Anggota DPRD Gubugayus Kogoya bahkan sampai Ketua DPRD Nduga Ikabus Nggwijangge.
Srikandi FPR-INDONESIA, fasih berbahasa Inggris ini sempat tinggal lama di North Caroline, dan pernah berkunjung di 39 Negara bagian USA. Mengingatkan, Potensi Korupsi sudah terlihat di depan mata, dugaan korupsi terjadi di kabupaten Nduga, Provinsi Pegunungan Papua, Situasi ini akan memberi Sinyal bagi Komisi Pemberantasan Korupsi.
Hal ini tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai Warga Negara Indonesia, peran serta masyarakat sangat diperlukan Pemerintah Indonesia dalam rangka melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Nduga. Tandasnya.
Wanita yang terdidik dalam lingkungan Militer ini, mengakui kepada Wartawan Pena Jurnalis Indonesia (PJI) sejak kecil sudah terdidik disiplin oleh sang ayah adalah Anggota TNI Angkatan Darat. Nama saya di ambil dari kata Irian, di tambah huruf “n dan i” jadi Irianni, lengkapnya Irianni Olly Menda Mamahit. Ayah saya bertugas di Irian dulu, sekarang Papua. Kisahnya.
Aktivis FPRI yg sudah 16 Tahun berkecimpun di Bidang Hukum, Sosial Kemasyarakatan dan Pencegahan Korupsi. Menuturkan, bahwa info dugaan Korupsi Pj.Bupati kabupaten Nduga terpublikasi melalui berbagai Media.
Sejak 5 Juni 2023 Pemerintah Kabupaten Nduga di Nahkodai Pj. Edison Nggwijangge, Peraih Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK-RI Perwakilan Papua Pegunungan dalam Penggunaan APBD 2023.
Meski raih Opini WTP dari BPK-RI, Kandidat Bupati Nduga Edison Nggwijangge tak luput dari Sorotan dan Kritikan keras warganya. Anggota Legislatif DPRD Nduga Gubugayus Kogoya, misalnya, salah satu Putera Asli Nduga, mengatakan, bahwa Opini WTP tidak sesuai Kondisi Nyata. Pembangunan “Lumpuh” total di Kabupaten Nduga saat ini.
Kondisi Daerah seperti ini jadi Atensi Forum Perjuangan Rakyat Indonesia. Aspirasi Masyarakat dan Seluruh Pemangku Kepentingan akan kami tindak lanjuti baik ke Lembaga-Lembaga Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Auditif, serta ke lembaga-lembaga Negara Non Departemen, Seperti KPK. Ucapnya.
Penjabat Edison Nggwijangge Bupati Nduga di lantik setelah Penetapan APBD 2023. Potensi Korupsi di masa Pemeritahannya “menghantui” Birokrat Asli Papua Pegunungan ini dalam Konteksasi Pemilukada 2024 di Kabupaten Nduga, mantan Asisten lll di Setda Provinsi Papua Pegunungan dan Pernah Nahkodai Ketua PMI Kabupaten Nduga. Di serahi tugas khusus Kemanusian oleh Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono, SE.MM. CSFA., untuk Misi Kemanusian. Pembebasan Pilot Susi Air Philip Mark Mahrtens, asal Negara Selandia Baru, yang di Sandera Kelompok TPMPB OPM Pimpinan Egianus Kogoya.
Pejabat Bupati Nduga tersebut memiliki hubungan Keluarga dekat dengan Egianus Kogoya. Namun, bagi Egianus hubungan keluarga tak ada pengaruhnya untuk berdamai dan Serahkan Pilot Susi Air, Philip Mark Mahrtens. Hal itu terbukti, Misi Keberlanjutan Susi Air Gagal. Apalagi Pj. Bupati Nduga Edison Nggwijangge, Nyaris kehilangan Nyawa dalam helikopter yang di tumpanginya, akibat terjangan Peluru Kelompok Teroris Egianus Kogoya.
Kabupaten Nduga berdiri pada tanggal 4 Januari 2008, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2008, dikenal Daerah Zona berbahaya, Rentan di Serang Kelompok Bersenjata. (Tim).
