MINAHASA UTARA, PENA JURNALIS INDONESIA (PJI.COM)LINK: PENAJURNALISINDONESIA.COM–
PROYEK DI AERMADIDI, KABUPATEN MINAHASA UTARA, PROVINSI SULAWESI UTARA BERPOTENSI “GAGAL KONSTRUKSI”. MASYARAKAT PENGGUNA JALAN DI AERMADIDI SOROTI KINERJA KADIS PUPR.
TERHENDUS BERAROMA “KORUPSI”, KINERJA KADIS PUPR KABUPATEN MINAHASA UTARA MENDAPAT SOROTAN TAJAM DARI PIHAK LEMBAGA SOSIAL KONTROL.
HAL TERSEBUT TERKAIT PEKERJAAN PROYEK DRAINASE BERBANDROL MILIARAN RUPIAH DIRUAS JALAN AERMADIDI, CALVIN LIMPEK KETUA BAKKIN SULAWESI UTARA MEMINTA SERTA MENDESAK LEMBAGA AUDITIF UNTUK SEGERA MELAKUKAN AUDIT (PEMERIKSAAN) TERKAIT PENGGUNAAN ANGGARAN MILIARAN RUPIAH YANG DIPAKAI UNTUK MEMBIAYAI PEKERJAAN PROYEK DRAINASE DI AERMADIDI KABUPATEN MINAHASA UTARA TERSEBUT.
SEHARUSNYA, PROYEK BERBANDROL MILIARAN RUPIAH TERSEBUT SUDAH SELESAI DIKERJAKAN.
DAN, ASAS MANFAAT DARI PADA HASIL PERBAIKAN PEKERJAAN PROYEK DRAINASE AERMADIDI HARUS SUDAH BERDAMPAK BAIK SERTA BERMANFAAT BAGI SEMUA MASYARAKAT PENGGUNA JALAN.
NAMUN, SANGAT DISESALKAN, HINGGA SAAT INI BELUM JUGA SELESAI DIKERJAKAN.
HAL INI, TENTUNYA BERPOTENSI BURUK TERKAIT KINERJA KADIS PUPR, SERTA SANGAT “MEMPRIHATINKAN”.
DIMANA, HINGGA JANUARI 2025 PAKET PENANGANAN PROYEK DI MAKSUD BELUM JUGA SELESAI DI KERJAKAN OLEH PIHAK PELAKSANA KEGIATAN CV. DUA PUTRA.
DIDUGA KUAT PROYEK BERBANDROL MILIARAN RUPIAH TERSEBUT “GAGAL KONSTRUKSI”.
ADA EMPAT (4) UNSUR PENYEBAB PROYEK INFRASTRUKTUR DAPAT DIKATEGORIKAN GAGAL KONSTRUKSI, YAITU :
PERTAMA, PERENCANAAN. KEDUA, PELAKSANAAN. KETIGA, PENGAWASAN. KEEMPAT, PEMANFAATAN.
TERKAIT PROYEK DRAINASE BERBANDROL MILIARAN RUPIAH DI AIRMADIDI MENURUT HEMAT KAMI DAPAT DIKATEGORIKAN “GAGAL KONSTRUKSI”.
MAKA, DI MINTA APARAT PENEGAK HUKUM (APH) SEGERA TANGKAP DAN PENJARAKAN PARA PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB ATAS PENGGUNAAN KEUANGAN NEGARA DAN ATAU DAERAH, PADA PROYEK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DRAINASE AERMADIDI, SEBAB BERPOTENSI MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA. TANDAS KETUA BAKKIN SULAWESI UTARA.
Berdasarkan Informasi masyarakat serta Pantauan BAKKIN SULUT di Lokasi Proyek Aermadidi bahwa Pekerjaan dikerjakan “asal-asalan”.
Papan informasi pekerjaan pun nanti di pasang setelah pekerjaan sudah jalan.
Papam Informasi Proyek, nanti terlihat pada tanggal 30 Desember.
Sedangkan pekerjaan sesuai kontrak di kerjakan bulan September 2024.
Yang lebih parah, pekerjaan pertanggal 8 januari belum selesai.
Dan, ini menjadi satu pertanyaan kami.
Apa kerja Kepala Dinas, PPK, dan PPTK, juga Konsultan Pengawas. Kalau, Pekerjaan berbandro 4 miliar lebih ini bisa mengalami keterlambatan.
Berarti, Fungsi pengawasan tidak jalan jalan. Ujar, Limpek.
Sedangkan, Pekerjaan ini seharusnya wajib di selesaikan tepat waktu.
Mengingat, lokasi pekerjaan ini berada di Pusat Kota Airmadidi, Ibukota Kabupaten Minahasa Utara.
Yang notabene, kesibukan arus lalulintas sangat tinggi dan padat.
Dan, kami perhatikan kwalitas Pekerjaan ini perlu di lakukan Pemeriksaan atau Audit oleh Ispektorat.
Bila perlu, Lembaga Auditif ditingkatkan BPK-RI dan BPKP.
Masyarakat menyoroti serta meminta Aparat penegak Hukum (APH) mengusut tuntas dugaan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme dalam lelang Tender Proyek Drainase Aermadidi, “Sarat Kepentingan”.
Mengingat, sesuai pantaunan kami kwalitas konstruksi Proyek infrastruktur ini perlu di bawa ke APH.
Dan dalam waktu dekat, kami akan membawa ini kepada penegak hukum untuk di lakukan pemeriksaan setelah selesai pekerjaan.
Dan berdasarkan Pantauan masyarakat Minahasa Utara, Kinerja Kepala Dinas PUPR Kabupaten Minahasa Utara tidak “Mampu”.
Bupati Perlu Evaluasi, kinerja KADIS PUPR Kabupaten Minahasa Utara.
Sebab, hal ini sangat menyentuh keinginan dan kebutuhan serta kepentingan Publik.
Dalam hal ini, bersentuhan terhadap Pelayanan bagi Masyarakat Sipil di Minahasa Utara, serta Peningkatan kesejahteraan.
Dan, bahkan, untuk Kemajuan Masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara.
Kinerja “Buruk” yang dilakukan KADIS PUPR, PPK, dan PPTK beserta Pihak Pelaksana Proyek CV.DUA PUTRA, berpotensi menjadi PRESEDEN BURUK BAGI KINERJA BUPATI.Terkait, Pengerjaan Proyek Drainase Berbandrol Miliaran Rupiah yang diduga kuat berpotensi “GAGAL KONSTRUKSI”. Beraroma “Korupsi”.
Hingga berita ini di Publis, Awak Media Pena Jurnalis Indonesia.Com, kesulitan untuk dapat terhubung dengan Kadis PUPR Kabupaten Minahasa Utara, guna maksud mendapatkan Perimbangan Informasi.
Begitu pula dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan PPTK, serta Pihak Pelaksana Proyek, CV. DUA PUTRA. (**** **** **** ****)
Penulis: Max Nicolaas Sumlang.
Editor: Fenly Sigar.
