Oleh: IDRAK DK AMIRI, SH.
Setiap lima tahun sekali, Politik, Anggaran dan Korupsi selalu membuat keramaian di Medsos maupun Media Mainstream. Rabu, (06/11/2024).
Kepala Daerah maupun Kementerian dan Lembaga menjadi Aktor Utamanya. Sebagai Pelaku Korupsi alias Koruptor atau malah jadi Pemberantas Korupsi, walaupun yang terakhir ini jumlahnya sedikit.
Belum lama ini, mantan Presiden Joko Widodo menyentil para aparatur dibawahnya soal penganggaran.
Ya, mulai dari cara menganggarkannya (merencanakannya) saja sudah amburadul, bagaimana nanti pelaksanaan dan pertanggungjawabannya pasca program.
Adagium manajemen mengatakan, “Jika Anda gagal maka Anda berencana untuk gagal”. Kalau kamu gagal merencanakannya, maka kamu memang merencanakan gagal. Gagal sejak dari pemikiran. Wah gawat. Repotnya hal ini sudah tradisi katanya.
Soal anggaran daerah, ya tujuan utamanya adalah untuk membangun daerahnya dong. Bukan untuk rapat-rapat doang, berseliweran di lobi hotel-hotel ber-AC.
Sampel kasus (contoh soal) yang diambil mantan Presiden Joko Widodo baru-baru ini mungkin sekali sudah mewakili populasinya. Memang begitulah keadaannya di lapangan.
Ini ngomong apa sih, Jokowi geram gegara melihat bagaimana para kepala daerah mengelola duit rakyat kebanyakan 80%-nya habis untuk keperluan rapat, perjalanan dinas, kehormatan, program penguatan ini dan itu.
Pendeknya berbagai mata program yang Absurd dan cuma berputar-putar di situ-situ saja.
Sedangkan yang untuk program prioritas atau utamanya hanya sekedarnya saja, hanya 20% dari anggaran, itulah gambaran besarnya.
