JAKARTA, PENA JURNALIS INDONESIA. COM (PJI.COM) Link: penajurnalisindonesia.com–

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) yang baru ditunjuk Hadi Tjahjanto terkait penyelesaian target kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Kasus BLBI, saat ini tengah ditangani satuan tugas (satgas).

“Nanti kita koordinasikan dengan pak menko yang baru,” ujar Menkeu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (7/3).

BLBI adalah dana yang dikucurkan oleh Bank Indonesia kepada bank umum pada saat krisis moneter tahun 1998 dengan jumlah sekitar 144 triliun. Jumlah bank penerima dana BLBI sekitar 48 bank. Seperti diberitakan, realisasi pengembalian aset negara dari kasus BLBI baru mencapai Rp34 triliun dari total perkiraan Rp111 triliun.

Sebelumnya Hadi mengungkapkan masalah BLBI juga mencakup eksekusi tanah milik obligor. Ia berjanji akan berkoordinasi menyelesaikannya.

Pemerintah juga telah memperpanjang masa kerja satgas BLBI. Presiden Jokowi telah meneken Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Dengan adanya Keppres tersebut, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI), melantik Kelompok Kerja (Pokja) Satgas BLBI dan Sekretariat, pada Juni 2021.

Sedangkan Satgas BLBI dibentuk untuk penanganan dan pemulihan hak negara berupa hak tagih negara atas sisa piutang negara dari dana BLBI maupun aset properti. Masa kerja Satgas itu memiliki batas waktu hingga Desember 2023 untuk memburu 48 obligor dan debitur dana BLBI. Sesuai amanat Keppres, Satgas harus bisa meminjam hutang sebesar Rp110,45 triliun dari para obligor. Namun, daftar aset yang didaftarkan saat pemberlakuan BLBI masih tercecer.