Wednesday, 18 November 2026

TERBONGKAR ! 115 KASUS PIDANA, 258 PEGAWAI TERLIBAT: INI CARA MAFIA TANAH, BERMAIN DI PELAYANAN PERTANAHAN

Ilustrasi Foto

TERBONGKAR ! 115 KASUS PIDANA, 258 PEGAWAI TERLIBAT: INI CARA MAFIA TANAH, BERMAIN DI PELAYANAN PERTANAHAN

 

‌

Ilustrasi Foto
Ilustrasi Foto. Terbongkar ! 115 Kasus, 258 Pegawai terlibat

PENA JURNALIS INDONESIA
penajurnalisindonesia.com | PENYIDIKAN – BUKTI DOKUMEN

TERBONGKAR ! 115 KASUS PIDANA, 258 PEGAWAI TERLIBAT: INI CARA MAFIA TANAH BERMAIN DI PELAYANAN PERTANAHAN

Data Resmi Bareskrim Polri 2017-2023 Diungkap Narasumber Kombes Pol. Sunario, SIK, MH | Investigasi TATAMERI

Oleh: Redaksi Pena Jurnalis Indonesia
Jakarta Selatan, Di DKI Jakarta – Minggu, 15 November 2026

Selama ini rakyat hanya menduga-duga. Sekarang datanya terbuka. Dalam dokumen yang ditampilkan narasumber Kombes Pol. Sunario, SIK, MH – Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Umum, Bareskrim Polri, mengungkap fakta yang mengejutkan:

Pada tahun 2017 hingga tahun 2023, terdapat 115 kasus pidana dalam jabatan yang melibatkan 258 orang pegawai ketika melaksanakan kegiatan Proyek Strategi Nasional (PSN), program strategis pemerintah, maupun pelayanan rutin.

Dan jumlah pegawai terbanyak yang terjerat kasus pidana adalah ketika melaksanakan pendaftaran tanah pertama kali (Prona, PTSL, Redistribusi) yaitu sejumlah 92 orang.

Ini bukan lagi cerita warung kopi. Ini data penegakan hukum.

1. APA KATA DOKUMEN NARASUMBER ?

Dalam dokumen berjudul “Penanganan Penyalahgunaan Wewenang dalam Pelayanan Pertanahan, Agraria dan Tata Ruang” yang dibungkus Redaksi dalam bentuk video sebagai bukti, narasumber menjelaskan:

Permasalahan pertanahan merupakan isu yang selalu aktual dari masa ke masa seiring dengan perkembangan penduduk dan pembangunan. Tanah menjadi modal dasar dalam berbagai kepentingan. Oleh karena itu, tanah menjadi objek yang bernilai dan akan membuat banyak orang menghalalkan segala cara untuk memperoleh tanah dengan harga serendah-rendahnya. Kebutuhan tanah yang sangat tinggi itu menjadi salah satu pemicu semakin banyaknya praktik mafia tanah.

Pemberantasan mafia tanah menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan oleh semua pihak yang berwenang, yakni dari pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Polri, serta seluruh elemen pendukung yang selalu terlibat dalam segala kepentingan persoalan pertanahan.

Dokumen itu menyatakan, praktik mafia tanah tidak berdiri sendiri. Ia selalu melibatkan regulasi dalam bentuk pelayanan.

2. 3 JENIS PIDANA YANG PALING SERING TERJADI

Berdasarkan dokumen tersebut, perkara pidana yang menimpa pegawai/pensiunan/mantan pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah sebagai berikut:

A. Pemalsuan Surat/Dokumen (Pasal 263 & 264 KUHP)

Membuat surat palsu atau memalsukan dokumen untuk dasar penerbitan hak atas tanah.

B. Memberikan Keterangan Palsu dalam Akta Otentik (Pasal 266 KUHP)

Memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, sehingga akta yang seharusnya sah menjadi cacat hukum.

C. Warkah Hilang (Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan)

Warkah atau dokumen arsip pertanahan yang seharusnya tersimpan rapi, dinyatakan hilang. Padahal warkah adalah bukti kunci kepemilikan tanah.

3. DATA SENGKETA LAHAN YANG DITANGANI BARESKRIM POLRI

Dokumen itu juga memuat data penyelamatan lahan di Indonesia yang ditangani Bareskrim Polri:

– 2019: 69 kasus
– 2020: 73 kasus
– 2021: 69 kasus

Lonjakan pada tahun 2022 menjadi 153 kasus menunjukkan, semakin tinggi nilai tanah karena PSN dan pembangunan, semakin tinggi pula godaan untuk bermain.

4. 3 MODUS PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM BENTUK PELAYANAN

Inilah bagian paling penting dari dokumen narasumber. Penyalahgunaan wewenang dalam bentuk pelayanan yaitu:

Modus 1: Koordinasi dengan Pejabat/Pegawai untuk Melakukan Perubahan Pidana

 

Artinya: Dokumen palsu itu lolos bukan karena tidak ketahuan, tapi karena ada yang mengetahui dan membiarkan.

Modus 2: Pejabat/Pegawai yang Membuat Surat Ukur/Gambar Ukur yang Tidak Sesuai Keadaan Sebenarnya

 

Modus 3: Pejabat/Pegawai Melakukan Manipulasi Data, Dokumen sebagai Dasar untuk Menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak atau Sertifikat atas Tanah

 

5. KENDALA PENYIDIK: KENAPA KASUS TANAH SULIT DIBONGKAR ?

Dokumen narasumber juga secara jujur ​​mengakui kendala yang dihadapi dalam otoritas berwenang dalam pelayanan:

Kendala 1: Seringkali pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional belum dapat memberikan data dan informasi terkait dengan warkah penerbitan sertifikat.

Kendala 2: Sulit mendapatkan akses untuk memeriksa lokasi dan mengembalikan batas oleh pihak kantor pertanahan dan akan dikenakan biaya sesuai dengan luas objek tanah.

Kendala 3: Kantor pertanahan dalam memberikan warkah diperlukan izin Kantor Wilayah sehingga memerlukan waktu yang cukup lama.

Kendala 4: Warkah seringkali dinyatakan hilang atau belum ditemukan oleh Kantor Pertanahan.

Akibat dari kendala tersebut, sebagaimana tertulis dalam dokumen:

1. Tidak mendapatkan hasil yang maksimal dalam menemukan tidaknya tindak pidana karena tidak adanya informasi dan data dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

2. Proses Lidik dan Sidik akan menjadi semakin lambat dan memerlukan biaya tinggi karena dalam proses Lidik dan Sidik itu tidak ada anggaran khusus batas pengembalian.

3. Proses Sidik jari akan menjadi lama dan tidak dapat segera memberikan proses hukum.

Inilah yang membuat rakyat kecil frustrasi. Melapor sudah, tapi Warkahnya hilang. Mau cek lokasi, harus bayar lagi. Mau dapat data, harus menunggu izin Kanwil yang lama.

APA YANG DIHARAPKAN NARASUMBER ? SOLUSINYA

Dokumen itu tidak hanya berisi kritik, tetapi juga berisi harapan dan solusi untuk penanganan izin resmi dalam bentuk pelayanan:

Harapan Pertama: Pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tetap terbuka sebagaimana MoU (Memorandum of Understanding) yang sudah ada untuk dapat memberikan akses data-data mulai dari tahap lidik.

Harapan Kedua: Kecuali untuk kepentingan proses lidik dan sidik, agar tidak dikenakan biaya pengukuran dan atau batas pengembalian.

Harapan Ketiga: Kantor Wilayah dapat mendelegasikan tugas kepada Kantor Pertanahan terkait pemberian warkah, sehingga lebih mempercepat proses Sidik.

Harapan Keempat: Dalam pengawasan warkah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional perlu adanya petugas khusus yang mengawasi sehingga warkah tidak mudah diklaim hilang.

Harapan Kelima: Kemudian terdapat beberapa upaya yang harus dilakukan terkait penanganan otoritas yang berwenang dalam pelayanan yaitu:
1. Penguatan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam hal pengawasan pelayanan pertanahan, agraria, dan tata ruang.
2. Membuat nota kesepahaman antara pengawas internal pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan aparat penegak hukum untuk membangun sinergitas antara APIP dengan APH dengan tujuan untuk menghentikan perlindungan yang dilindungi undang-undang.
3. Perlu ditemukan tindak pidana yang dilakukan oleh ASN Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, maka diperlukan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

ANALISIS REDAKSI PENA JURNALIS INDONESIA 

Saudaraku, baca baik-baik data ini.

115 kasus, 258 pegawai, 92 orang hanya dari Prona/PTSL/Redistribusi. Ini bukan suatu kebetulan yang baik. Ini polanya.

Pola yang sama: Surat Ukur direkayasa, Data dimanipulasi, Warkah dinyatakan hilang, dan rakyat yang dirugikan harus membayar lagi untuk membuktikan bahwa tanahnya adalah tanahnya sendiri.

Jika pelayanan pertanahan yang seharusnya melindungi rakyat justru menjadi pintu masuk mafia tanah, maka yang hilang bukan hanya tanah. Yang hilang adalah kepercayaan rakyat kepada Negara.

Oleh karena itu, Pena Jurnalis Indonesia melalui Pemberitaan ini menuntut:

Satu; Buka Data Warkah. Tidak ada lagi alasan warkah hilang. Di era digital, warkah harus didigitalisasi dan bisa diakses penyidik ​​​​sejak tahap lidik sesuai MoU.

Dua; Gratiskan Cek Lokasi untuk Proses Pidana. Jangan bersantai dan korban dengan biaya pengukuran. Mafia tertawa ketika proses hukum lambat karena biaya.

Tiga; Hukum Maksimal untuk 258 Pegawai yang Terlibat. Jika terbukti bersalah, hukum sesuai KUHP dan UU Tipikor. Jangan hanya pengobatan. Mutasi bukan hukuman, mutasi adalah hadiah.

PENUTUP:

Saudaraku sebangsa

Video bukti dokumen ini sudah Redaksi simpan. Data ini sudah Redaksi verifikasi dari dokumen narasumber Kombes Pol. Sunario, SIK, MH

Kami tidak menuduh semua pegawai BPN itu jahat. Masih banyak pegawai BPN yang jujur ​​dan melayani dengan tulus. Tetapi 115 kasus ini adalah peringatan keras: Sistem Pelayanan kita masih bisa ditembus oleh Mafia Tanah.

Dan selama sistem itu belum diperbaiki, rakyat kecil di Weda, di Halmahera Tengah, di Maluku Utara, dan di seluruh Indonesia akan selalu menjadi korban pertama.

Tanah adalah kehidupan. Jangan biarkan kehidupan rakyat dirampas dengan surat ukur palsu dan warkah yang tiba-tiba hilang.

Redaksi Pena Jurnalis Indonesia
penajurnalisindonesia.com

Sumber: Dokumen “Penanganan Penyalahgunaan Wewenang dalam Pelayanan Pertanahan, Agraria dan Tata Ruang” – Narasumber Kombes Pol. Sunario, SIK, MH, Kasubdit II Dittipidum Bareskrim Polri, sebagaimana terekam dalam Vidio bukti yang diterima Redaksi.

—###—